PATI, Presisinusantara.com – Komisi A DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja, sebagai bagian dari tahapan penyusunan arah kebijakan anggaran daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, serta dihadiri jajaran anggota komisi dan perwakilan OPD terkait. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program kerja, prioritas pembangunan, serta kebutuhan anggaran pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi A DPRD Kabupaten Pati membidangi urusan pemerintahan dan hukum. Melalui pembahasan KUA-PPAS, Komisi A memastikan setiap program yang diusulkan memiliki arah kebijakan yang jelas, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Adapun mitra kerja Komisi A meliputi Sekretariat Daerah, khususnya bagian-bagian yang membidangi pemerintahan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta kecamatan dan OPD lain yang berkaitan dengan bidang pemerintahan.
Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan momentum penting untuk memastikan setiap OPD menyusun program yang realistis, terukur, dan sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pati pada tahun 2027.
Menurutnya, pengalokasian anggaran harus mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan pelayanan administrasi kepada masyarakat, pembinaan aparatur sipil negara, penegakan ketenteraman dan ketertiban umum, hingga penguatan kapasitas penanggulangan bencana.
Melalui rapat tersebut, Komisi A DPRD Pati juga mendorong agar setiap OPD terus meningkatkan sinergi lintas sektor, sehingga pelaksanaan program pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 diharapkan menjadi landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pati. (Red)