PATI, Presisinusantara.com – Komisi B DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, sebagai bagian dari tahapan penyusunan arah kebijakan anggaran daerah tahun 2027.
Pembahasan KUA-PPAS menjadi agenda penting untuk menyelaraskan program prioritas dan kebutuhan anggaran di sektor perekonomian, pertanian, perdagangan, hingga peningkatan pendapatan daerah. Dalam forum tersebut, Komisi B melakukan pendalaman terhadap berbagai usulan program yang diajukan masing-masing OPD agar selaras dengan target pembangunan Kabupaten Pati.
Komisi B DPRD Kabupaten Pati memiliki ruang lingkup tugas yang membidangi perekonomian dan keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap pembahasan anggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah.
Adapun OPD yang menjadi mitra kerja Komisi B meliputi Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai pembagian tugas di DPRD Kabupaten Pati.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS harus mampu mengakomodasi program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pengembangan UMKM, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, anggaran yang disusun harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata. Selain itu, setiap OPD diharapkan dapat menyusun program yang terukur, efektif, serta memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui rapat tersebut, Komisi B DPRD Pati juga mendorong terjalinnya sinergi yang kuat antara legislatif dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran. Dengan demikian, APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif dalam memperkuat sektor ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha, serta mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati. (Red)