PATI, PresisiNusantara.com – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyoroti munculnya isu dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga berkedok pengadaan seragam sekolah di lingkungan SMP di Kabupaten Pati. Ia menyatakan keprihatinannya apabila dugaan tersebut benar terjadi dan meminta persoalan itu segera mendapat perhatian dari pihak terkait.
Ali mengaku menerima laporan langsung dari masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses di wilayah Kecamatan Kayen. Dalam dialog bersama warga, sejumlah orang tua siswa menyampaikan keluhan mengenai besarnya biaya seragam sekolah yang dinilai memberatkan.
“Kalau memang benar ada praktik pungutan yang berkedok pengadaan seragam sekolah, tentu sangat kami sayangkan. Pendidikan seharusnya tidak menjadi beban yang memberatkan masyarakat, terutama bagi keluarga yang kondisi ekonominya terbatas,” ujar Ali.
Menurutnya, aspirasi tersebut bukan kali pertama diterimanya. Keluhan mengenai tingginya biaya seragam sekolah telah beberapa kali disampaikan masyarakat kepada DPRD Pati. Oleh karena itu, pihaknya menilai perlu adanya evaluasi terhadap mekanisme pengadaan seragam di lingkungan sekolah agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kesan adanya pungutan yang membebani wali murid.
Ali juga mengungkapkan bahwa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, dirinya telah mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Pati mengalokasikan anggaran khusus untuk program seragam sekolah gratis bagi peserta didik.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi nyata dalam meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Pati.
“Sejak pembahasan APBD 2027, kami sudah mengusulkan agar seragam sekolah dapat dibiayai melalui APBD. Harapannya, orang tua tidak lagi dibebani biaya yang cukup besar setiap tahun ajaran baru,” katanya.
Ia menambahkan, nominal biaya seragam yang harus dibayarkan orang tua siswa dinilai cukup tinggi sehingga menjadi keluhan di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mempertimbangkan program bantuan seragam gratis sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat.
Ali menegaskan DPRD Kabupaten Pati akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya transparansi dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan. Ia berharap seluruh satuan pendidikan dapat mengedepankan prinsip akuntabilitas, sehingga tidak muncul praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Dunia pendidikan harus menjadi tempat yang memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi masyarakat. Jangan sampai ada kebijakan ataupun praktik yang justru menambah beban ekonomi para orang tua siswa,” pungkasnya. (Red)